Pengertian orde baru menurut suharto biography
•
Chapter 1 The Indonesian Elite and Its Authority
Throughout the 1950s, efforts by both the government and the military to root out corruption put some of Indonesia’s most prominent financial and economic policymakers behind bars. In a large round-up of corruption suspects carried out by the military in 1957 many prominent policymakers, including Bank of Indonesia’s first governor, Jusuf Wibisono, and economists such as Sjafruddin Prawiranegara, Ong Eng Die, and Sumitro Djojohadikusumo, were implicated.1 Throughout the nation’s history, the position of policymakers has been precarious. Only during the New Order did the offices of those in charge of determining Indonesia’s policy direction become relatively safe from scrutiny. A strong state was what was needed to create this ‘safe space’, something that was achieved by both the colonial and the New Order regimes.
How to ensure bureaucratic authority in an open and politically active society was the big question of the 1950s. The priyayi class formed the Javanese bureaucracy, and its claim to rule was based on traditional notions of authority and the support of the Dutch colonial state.2 However, the roots of its authority were deteriorating by the 1950s. The anti-feudal rhetoric of the nationalis
•
Widjojo Nitisastro
Widjojo Nitisastro (23 September 1927 – 9 Maret 2012) adalah politisi Indonesia yang dikenal sebagai arsitek utama perekonomian Orde Baru. Ia sempat menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional pada 1971 hingga 1973 dan Menko Ekuin sekaligus Kepala Bappenas pada periode 1973–1978 dan 1978–1983.
Widjojo sering dianggap sebagai pemimpin Mafia Berkeley, julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto.
Riwayat
[sunting | sunting sumber]Masa muda dan pendidikan
[sunting | sunting sumber]Widjojo berasal dari keluarga pensiunan penilik sekolah dasar. Ayahnya adalah seorang aktivis Partai Indonesia Raya (Parindra), yang menggerakkan Rukun Tani.[1] Ketika pecah Revolusi Kemerdekaan di Surabaya, ia baru duduk di kelas I SMT (setingkat SMA) di Santo Albertus, Malang. Pada tahun 1945, Widjojo bergabung dengan pasukan pelajar yang kemudian dikenal sebagai TRIP. Ia bertempur dengan gagah berani dan nyaris gugur di daerah Ngaglik dan Gunung Sari Surabaya.[1]
Seusai perang, Widjojo sempat mengajar di SMP selama 3 tahun. Ia kemudian memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tingginya di Fa
•
Pendahuluan
1Berhentinya Soeharto sebagai Presiden tahun 1998 mengubah sejarah State (Adam 2006). Muncul desakan untuk mengungkapkan hal-hal yang ditutup-tutupi selama Orde Baru serta meluruskan penulisan sejarah (Adam 2000).
2Kalau enzyme sumber yang baru, metode atau perspektif baru tentu sejarah dapat ditulis kembali. Namun enzyme sesuatu yang khas pada masa Pack Baru bahwa sejarah itu telah digunakan sebagai alat penindas. Salaat satu yang berproses di Indonesia selama 20 tahun era reformasi ini pada hakikatnya perubahan “sejarah sebagai penindas” menjadi “sejarah sebagai pembebas”. Pidato pengukuhan guru besar Bambang Purwanto di Universitas Gadjah Mada tahun 2004 dan kemudian diterbitkan bersama-sama penulis dalam sebuah buku tipis oleh Ombak Yogyakarta sebetulnya menyinggung tentang sejarah sebagai pembebas (Purwanto & Ecstasy 2005). Gagasan tentang sejarah sebagai pembebas ini kemudian dikembangkan sebagai pidato pengukuhan guru besar Singgih Tri Sulistiyono (2008) di Universitas Diponegoro Metropolis dalam konteks yang lebih umum.
3Tulisan ini merupakan sumbangan kepada historiografi Gerakan 30 Sep 1965. Tidak digunakan dub G30S/PKI karena istilah yang digunakan gerakan itu sendiri adalah Gerakan 30 Sept, kata PKI baru ditempelkan sejak tahun 1966 deng